1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng
2. Foto Copy KTP( Kartu Tanda Penduduk) Pemohon
   

1. Surat Permohonan Pengukuran Arah Kiblat
2. Surat pernyataan Persetujuan dan Belum Pernah Mendapatkan Pengukuran Arah kiblat dari pihak lain
3. Denah Lokasi masjid atau makam yang akan diukur Arah Kiblatnya
4. Foto Copy KTP( Kartu Tanda Penduduk) Pemohon
   

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng
2. Foto Copy KTP( Kartu Tanda Penduduk) Pemohon
   

1. Fotocopi KTP Pemohon
2. Surat Kuasa dan FC KTP penerima kuasa, apabila pengurusan diwakilkan
3. Fotocopi Sertifikat Tanah
4. Surat pernyataan proses peralihan sertifikat tanah, apabila sertifikat belum atas nama tempat ibadah
5. Daftar nama calon pengguna tempat ibadah beserta Fotocopi KTP yang diketahui pejabat setempat sebanyak 90 orang
6. Daftar nama pendukung pendirian rumah ibadah beserta Fotocopi KTP yang diketahui pejabat setempat sebanyak 60 orang
7. Gambar teknis (tampak bangunan, potongan, pondasi, atap, sanitasi) atau Front Office bangunan (tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang)
8. Rekomendasi dari FKUB

Datang ke PTSP Kementerian Agama Kabupaten Bantaengdengan membawa:

• Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng
2. Surat Permohonan Pembatalan Haji ditujukan kepada kankemenag Kabupaten Bantaeng cq Seksi PHU
3. Surat Kematian yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa/rumah sakit setempat
4. Surat keterangan waris bermaterai Rp 6000 yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala desa dan diketahui oleh camat
5. Surat Keterangan Kuasa Waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran jamaah haji bermaterai Rp.6000
6. Fotokopi KTP Ahli Waris/Kuasa Waris jamaah haji yang mengajukan pembatalan pendaftaran jemaah haji dan memperlihat aslinya
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari ahli waris/kuasa waris jemaah haji, bermaterai Rp.6000
8. Bukti asli setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dikeluarkan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH)
9. Asli Aplikasi transfer setoran awal Biaya Perjalanan ibadah Haji (BPIH) ke rekening Menteri Agama
10. SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)
11. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya
12. Fotokopi buku tabungan ahli waris/pemohon di bank yang sama dan memperlihatkan aslinya
13. Semua persyaratan difotokopi rangkap 2 dan dikumpul beserta yang asli

1. Surat Permohonan Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng yang ditandatangani oleh direktur utama dan stempel perusahaan dengan dilampiri persyaratan
2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian perseroan terbatas (Bagi akta pendirian yang lebih dari 5 Tahun belum ada perubahan harus ada perubahan dan pemilik akta PT adalah WNI beragama Islam agar dilampirkan KTP
3. Fotokopi Surat Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM
4. Fotokopi Izin Usaha biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata setempat sudah beroperasi paling singkat 2 Tahun dibuktikan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TUDP)
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili usaha (SKDU) dari Pemda setempat (desa/kelurahan/kecamatan) yang masih berlaku
6. Fotokopi Surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak
7. Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng
8. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Instansi Pemda Provinsi dan atau/ kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku
9. Fotokopi Laporan keuangan perusahaan 1 tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di kementerian keuangan dengan WDP
10. Susunan dan struktur pengurus perusahaan ditandatangani oleh direktur uatama dan stempel perusahaan (asli)
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP dan Biodata pemegang saham dan anggota direksi dan komisaris (semua WNI beragama islam)
12. Fotokopi NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan
13. Memiliki sumber daya manusia berpengalaman di bidang Biro Perjalanan Wisata/BPW (minimal 3 orang)
14. Memiliki kantor domisili tetap dan atau sewa minimal 3 tahun dan dilengkapi sarana prasarana yang mendukung manajemen operasional (ruang minimal 60 m2)
15. Memiliki Mitra biro penyelenggaraan ibadah umrah di arab saudi yang mempunyai izin resmi dari pemerintah kerajaan arab saudi
16. Fotokopi sertifikat keangggotaan ASITA
17. Foto Foto kondisi muka kantor dan ruang pelayanan serta kegiatan bimbingan umrah
18. Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 2 Tahun terakhir yang dibuktikan dengan daftar jemaah yang telah mengikutinya (terdaftar di Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah/PPIUnya)
19. Bukti telah memberangkatan jemaah umrah minimal 200 orang selama 3 tahun
20. Hasil Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) minimal B
21. Surat Keputusan Penetapan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)/izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang masih berlaku

1. Surat Permohonan Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng yang ditandatangani oleh direktur utama dan stempel
2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian perseroan terbatas (Bagi akta pendirian yang lebih dari 5 Tahun belum ada perubahan harus ada perubahan dan pemilik akta PT adalah WNI beragama Islam agar dilampirkan KTP
3. Fotokopi Surat Pengesahan akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM
4. Fotokopi Izin Usaha biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata setempat sudah beroperasi paling singkat 2 Tahun dibuktikan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TUDP)
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemda setempat (desa/kelurahan/kecamatan) yang masih berlaku
6. Fotokopi Surat keterngan terdaftar sebagai wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak
7. Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng
8. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Instansi Pemda Provinsi dan atau/ kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku
9. Fotokopi Laporan keuangan perusahaan 1 tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di kementerian keuangan dengan WDP
10. Susunan dan struktur pengurus perusahaan ditandatangani oleh direktur utama dan stempel perusahaan (asli)
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP dan Biodata pemegang saham dan anggota direksi dan komisaris (semua WNI beragama islam)
12. Fotokopi NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan
13. Memiliki sumber daya manusia berpengalaman di bidang BPW (minimal 3 orang)
14. Memiliki kantor domisili tetap dan atau sewa minimal 3 tahun dan dilengkapi sarana prasarana yang mendukung manajemen operasional (ruang minimal 60 m2)
15. Memiliki Mitra biro penyelenggaraan ibadah umrah di arab saudi yang mempunyai izin resmi dari pemerintah kerajaan arab saudi
16. Fotokopi sertifikat keanggotaan ASITA

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng
2. Foto Copy KTP( Kartu Tanda Penduduk) Pemohon
   

1. Surat Permohonan Wali Hakim ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng

1. Mengajukan Proposal Pendirian TPA/TQA sebagai berikut : Surat Permohonan yang diketahui oleh RT/Kepala dusun, Kepala Desa, Kepala KUA, Camat Setempat
2. Visi dan Misi
3. Susunan Pengurus
4. Kurikulum Pelajaran
5. Jadwal Pelajaran
6. Daftar guru pengajar
7. Daftar Santri
8. Sarana prasarana yang dimiliki
9. Foto gedung dan kegiatan (Jika memungkinkan)
10. Memiliki Guru Minimal 2 Orang
11. Santri minimal 10 anak aktif
12. Tempat atau ruang belajar yang memadai
13. Ada mata pelajaran Alquran dan Hadist, Kisah Islami (Para nabi dan sahabat), Hafalan surat, Hafalan Doa-doa,Hafalan Ayat-Ayat, Menulis Arab, Aqidah, Akhlaq, Praktek Ibadah
14. Pembelajaran sebanyak 10 dalam setiap minggu

1. Memiliki Kelengkapan 5 unsur yakni memiliki : Kyai, Tuan Guru, Gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur teladan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratan wajib berpendidikan pondok pesantren
2. Santri yang mukim di pesantren minimal 15 orang
3. Pondok atau asrama
4. Masjid, musholla
5. Kajian kitab kuning yang berkelanjutan (kurikulum pondok)
6. Mengembangkan Jiwa atau Karasteristik pesantren terutama aspek jiwa NKRI dan nasionalisme, menjujung tinggi nilai?nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945
7. Memiliki Legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris dan NPWP yang masih berlaku
8. Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mengusulkan izin operasional
9. Memiliki susunan pengurus yayasan/lembaga yang cukup
10. Memiliki surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat
11. Mendapat surat rekomendasi izin operasional dari kantor urusan agama (KUA) setempat
12. Mengisi formulir yang telah disediakan
13. Mengajukan surat permohonan izin operasional kepada kepala Kemenag Kabupaten Bantaeng
14. Surat Permohonan (Proposal) dibuat rangkap 2 (dua) ditujukan Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kan.Kemenag Kabupaten Bantaeng dan Kepada Ketua FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren)

1. Proposal, yang memuat :
1. Surat Permohonan yang diketahui oleh RT/Kepala dusun, Kepala Desa, Kepala KUA, Camat setempat
2. Visi dan Misi
3. Susunan Pengurus
4. Kurikulum Pelajaran
5. Jadwal Pelajaran
6. Data guru pengajar
7. Daftar Santri
8. Sarana Prasarana yang dimiliki :
1. Foto Gedung dan Kegiatan (Jika Memungkinkan)
2. Memiliki Guru minimal 2 orang
3. Memiliki Santri minimal 10 anak aktif
4. Memiliki Tempat atau ruang belajar yang memadai
5. Ada Mata Pelajaran : Al quran dan Hadist, Sejarah Kebudayaan Islam, Ibadah, Figh, Bahasa Arab, Aqidah, akhlaq Praktek ibadah
6. Pembelajaran sebanyak 18 jam dalam setiap minggu
7. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.

1. Surat Permohonan dari Pondok pesantren yang bersangkutan
2. Fotokopi KTP Santri
3. Fotokopi Ijazah PPS

1. Fotokopi paspor
2. Fotokopi KTP
3. Surat Permohonan dari Pondok Pesantren Penerima
4. Surat Pernyataan Penjamin Santri Luar Negeri Bermaterai Rp 6000

1. Surat Permohonan dari Pondok Pesantren
2. Fotokopi Rapor PPS Terakhir

1. Surat Permohonan Rekomendasi dari Madrasah Asal (difotokopi 1 Lembar)
2. Surat Penerimaan/ Kuota dari sekolah yang akan dituju ( difotokopi 1 Lembar)
3. Raport Terakhir (difotokopi 1 Lembar )

1. Proposal Izin Operasional Pendirian Madrasah Baru
2. Daftar Isi
3. Surat Pengantar Proposal Izin Operasional Pendirian Madrasah (Format PM ?02)
4. Formulir Izin Operasional Pendirian Madrasah (Format PM 02)
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Format PM?03)
6. Proposal Izin Operasional Pendirian Madrasah Baru: Data Umum, Organisasi Pengelola Madrasah, Pendidik dan tenaga pendidik, Sarana dan Prasaran, Penutup
7. Fotokopi sah Akte Notaris Yayasan Berbadan Hukum
8. Fotokopi Sah Pengesahan yayasan dari Kemenkumham
9. Bagan dan struktur Yayasan
10. Fotokopi sah AD/RT Yayasan
11. SK Susunan Pengurus Yayasan
12. Fotokopi Sah KTP pengurus Yayasan
13. SK Pendirian Madrasah yang dibuat dari yayasan
14. Piagam Pendirian Madrasah yang dibuat dari yayasan
15. SK Pengurus/Pengelola Madarsah yang dibuat dari Yayasan
16. Fotokopi Struktur Manajemen, Personalia Madrasah dan Daftar Riwayat Hidup
17. SK Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dari Yayasan
18. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten
19. Surat Persetujuan dari Pemerintah Setempat (RT/RW dan Camat)
20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembiayaan Madrasah (Persyaratan Administrasi)
21. Dokumen Kurikulum (Buku Rujukan Kurikulum Madrasah dari Kemenag, SKL, SI, SP, SPP, Kerangka Dasar Kurikulum, Silabus, RPP, KTSP)
22. Rencana Pengembangan Madrasah
23. Jumlah dan Prosentase kualifikasi PTK
24. Dokumen Sarana dan Prasarana Madrasah
25. Pernyataan Kelayakan/Study Kelayakan (Format PM?04)
26. AD/RT Calon Madrasah
27. Tata tertib guru dan siswa
28. Daftar Buku Koleksi Perpustakaan Madrasah
29. Daftar koleksi Media Pembelajaran
30. Daftar koleksi Peralatan Penunjang Administrasi Madrasah
31. Foto Dokumentasi Kegiatan Madrasah
32. Data Sarana dan Prasarana yang dimilikiTop of Form Bottom of Form

1. Fotokopi SK CPNS yang Legalisir
2. Fotokopi Sah SK PNS yang Legalisir
3. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir
4. Fotokopi KARPEG/KPE yang dilegalisir
5. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir
6. Fotokopi Kartu Mahasiswa
7. SKP lengkap asli 2 Tahun terakhir (Rangkap 2)
8. Surat Pernyataan tidak akan mutasi bermaterai Rp. 6000,00 ( Rangkap 2)
9. Surat Pernyataan tidak mengganggu kegiatan di tempat kerja bermaterai Rp. 6000,00 (Rangkap 2)
10. Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah bermaterai Rp. 6000,00 (Rangkap 2)
11. Surat Rekomendasi dari atasan langsung
12. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi/ Kampus
13. Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi (A atau B)
14. Jadwal Kuliah terbaru
15. Surat Keterangan radius PT (jarak ke kampus dengan tempat kerja yang membuat Perguruan Tinggi)
16. Surat Keterangan Hukuman Disiplin (dibuatkan oleh Kantor)